infoemas.id – Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, gap antara literasi dan inklusi keuangan masih cukup signifikan, yaitu sekitar 14%.
Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang telah menjangkau 16,9 juta peserta. Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga diluncurkan dan telah mencapai 58,32 juta rekening atau sekitar 87,75% dari target.
Tantangan dalam Meningkatkan Literasi Keuangan
Meskipun akses keuangan semakin terbuka, pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.
Pemerintah berharap dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi, berinvestasi, dan merencanakan masa depan keuangan mereka. Diharapkan juga, dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan dan memanfaatkan berbagai produk keuangan yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.