infoemas.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana pembangunan gedung OJK di lahan negara Lot 1 SCBD Jakarta batal dilanjutkan. Alasan utama pembatalan ialah risiko ruang kosong yang tinggi apabila dibangun terlalu besar. Purbaya menyebut bahwa LPS juga tidak bisa menyewa atau mencari keuntungan dari gedung tersebut.
Sebagai alternatif, lahan tersebut akan dikerjasamakan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan kantor Bank Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya sudah menyampaikan proposal kepada Kementerian Keuangan terkait hal ini.
Purbaya menyatakan, “OJK nggak jadi bangun … kalau bangun kegedean, kan banyak yang kosong … LPS nggak boleh untung, nggak boleh sewakan.”
Skema Kerja Sama dan Manfaat Ekonomi
Rencana pemanfaatan lahan Lot 1 SCBD akan berjalan melalui kontrak konsesi 50 tahun. Dalam kerjasama ini, negara akan memperoleh 30 persen pendapatan dari pemanfaatan gedung.
Purbaya berharap pembangunan bisa dimulai tahun ini agar dampak ekonominya bisa terlihat lebih cepat. “Yang paling penting apa? Saya nggak keluar uang, uangnya dari Bank DKI,” ujarnya.
Menurut Purbaya, gedung baru itu akan menjadi salah satu gedung tertinggi di Jakarta. Ia optimistis bahwa proyek ini bisa merangsang pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional.
Tantangan dan Poin Teknis yang Perlu Diperhatikan
Meskipun ide penyerahan lahan ini membuka peluang bagi Bank Jakarta, sejumlah tantangan tetap muncul:
-
Perencanaan arsitektural dan teknis: Agar bangunan sesuai standar estetika kota dan tidak mencemari panorama kota.
-
Manajemen keuangan: Bank Jakarta harus siap mengambil peran besar dalam pendanaan pembangunan, karena Kementerian Keuangan menyatakan tidak mengeluarkan biaya langsung.
-
Pemanfaatan ruang secara optimal: Gedung harus terisi dengan aktivitas produktif agar tidak menjadi ‘gedung hantu’ di kemudian hari.
-
Persetujuan administrasi: Izin-izin lahan dan tata ruang harus rampung agar proyek tak tertunda lama.
Bank DKI, sebagai entitas yang akan menjalankan pembangunan, harus mengelola risiko operasional dan mempertimbangkan potensi tren ruang perkantoran pasca-pandemi agar proyek ini layak dalam jangka panjang.
Refleksi Kebijakan dan Harapan Realisasi
Dengan pembatalan pembangunan OJK dan pemberian lahan kepada Bank Jakarta, pemerintah memusatkan sumber daya untuk mendukung BUMD DKI dalam memperkuat posisi institusionalnya. Keputusan ini menunjukkan upaya efisiensi, sekaligus memberi ruang bagi pengembangan ekonomi lokal.
Jika proyek benar dimulai tahun ini dan dikelola dengan baik, dampak multiplikatornya bisa terasa di sektor konstruksi, tenaga kerja, dan layanan perbankan di Jakarta. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada realisasi teknis dan pengelolaan risiko jangka menengah.
Secara keseluruhan, keputusan ini menandai langkah strategis di mana lahan strategis di jantung kota Jakarta dioptimalkan untuk keperluan perbankan daerah. Ke depan, publik dan investor akan menanti apakah target percepatan konstruksi dan manfaat ekonomi bisa terealisasi sesuai harapan.